Author: Jalbar

Abstract

One of the Islamic banking products that is quite flexible is multi-service Ijarah. This paper aims to analyze the implementation of multi-service ijarah contracts in one of the Islamic banks, especially for financing the education sector. The implementation of multiservice ijarah financing is carried out in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) by combining the ijarah contract and the wakalah contract. However, there are still obstacles to identify financing objects in this education sector. In addition, the status of using the wakalah contract as a supporting contract is still unclear in the practice of multi-service ijarah. The issue of the imposition of fines by banks is also an important discussion as a solution to provide optimal services for customers who need financing in the education sector.
Keywords: multi-service ijarah, fines, and education sector

Link Journal : https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4802

Abstract

The challenge for the industrial era 4.0 towards the industrial era 5.0 which is felt by humans is the loss of many skills that are usually carried out by humans who are transferred to technology. The transformation of banking services due to technological disruptions felt by the banking world, conventional services that have been carried out face-to-face have been replaced by technology, business activities and banking products can be said to be disrupted by the emergence of various finances. technology platforms, especially those engaged in P2P Lending and Payment. This can threaten human resources in the banking world if there is no solution and adaptive action taken by the bank so that banking human resources will still have a place according to their level of expertise. Interpreting from primary and secondary data sources, the result is that there has been a significant decrease in the quantity of banking human resources, but simultaneously the bank is reskilling to improve the quality of human resources to be ready to face changes in banking services. towards an excellent service digital banking system that still adheres to the principle of prudence.

Keywords: Digital Services, Challenges of Islamic Banking

Link Journal : https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/5894

Abstract

OVOP is a program with the following missions: producing globalizing local product, producing product based on self-creativity and ability, and being able to develop human resource competency. OVOP program is expected to realize the superior product in each of businesses belonging to SMEs in Indonesia; thus, it is expected to realize an independent economy. This research aimed to describe the OVOP-based SMEs empowerment design as economic movement with local wisdom value. The research method employed was the qualitative one, with case study design. This research took place in Batik Bagus Warna Alam SME in Denasri Village. Techniques of collecting data used were interview, observation, and document study. Technique of analyzing data used was Spradley’s domain analysis. Data validation test in this study was conducted using data credibility test. Data credibility test was carried out using triangulation technique. The result of research showed that OVOP-based SMEs empowerment in Batik Bagus Warna Alam SME in Denasri Village was conducted in some stages: (1) choosing product with local typical characteristic, (2) education, training, and expert mentor corresponding to each area of SMEs, (3) implementing product monitoring, and (4) mapping local potency based on local wisdom values. However, in practice SMEs empowerment in Batang Regency has not been based on local wisdom values.  

Link Journal : https://journal.uhamka.ac.id/index.php/utilitas/article/view/4888

Abstract

The approach in this study uses a descriptive approach, the approach is intended to describe the description of the defense economy as a science by emphasizing the study of defense economics, especially the issues of study that developed during the cold war and post-cold war studies and the development of defense economy studies according to contemporary definitions. Defense economics is a study of defense costs that examines issues of defense and peace using economic analysis and methods which include microeconomic and macroeconomic studies such as static and dynamic optimization, growth theories, distribution, comparison of statistical and econometric data (use of statistical economic models). The post-Cold War Defense Economy is no longer just about managing logistical resources during wartime, managing the supply of weapons on the battlefield or war winning strategies by controlling economic resources. Understanding of the Defense Economy today has shifted to issues such as conflict, terrorism, peace, disasters to social problems ranging from food to health.

Link Journal : https://journal.uhamka.ac.id/index.php/utilitas/article/view/4784

Banyak dari pemikiran hebat bapak Anies Baswedan untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia ini, berikut beberapa pemikiran hebat tersebut :

Melunasi Janji Kemerdekaan

Dalam perspektif Anies Baswedan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji. Menurutnya Republik ini dibangun dengan ikatan janji, ia menyebutnya Janji Kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan peran global pada setiap anak bangsa. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum dilunasi janji kemerdekaannya. Baginya pelunasan janji itu tidak hanya tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah, melainkan tanggung jawab moral setiap anak bangsa yang telah mendapat pelunasan janji yakni telah terlindungi, tersejahterakan, dan tercerdaskan. Untuk melunasi janji kemerdekaan tersebut, maka Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran dan inisiatif yang ia wujudkan dengan beberapa pihak yang bersama-sama bersedia turun tangan.

Tenun Kebangsaan

Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut Anies Baswedan Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut. Dalam soal perlindungan terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi menurut Anies Baswedan harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh, namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukum.

Pendidikan Sebagai Eskalator Ekonomi

Janji kemerdekaan untuk pencerdasan warga negara diwujudkan Anies dalam beberapa inisiatif. Menurut Anies Baswedan selama empat atau lima dekade terakhir, pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, kelas menengah atas Indonesia saat ini adalah kelas menengah ke bawah dulunya. Karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi-lah status sosial ekonomi dapat naik. Berbeda dengan beberapa dekade lalu, kini eskalator ini tidak bisa lagi dinaiki semua orang karena tingginya biaya pendidikan dan akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengatasi maslaha tersebut, Anies Baswedan menelurkan beberapa insiatif pendidikan yang menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Indonesia Mengajar

Indonesia Mengajar didasari oleh salah satu janji kemerdekaan negara ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak masyarakat di daerah yang belum dapat menikmati janji tersebut. Salah satu permasalahan terbesar pendidikan di daerah yakni distribusi guru yang tidak merata. Indonesia Mengajar mengirimkan memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah mengirim anak-anak muda terbaik bangsa yang disebut sebagai Pengajar Muda (PM) untuk mengajar selama satu tahun di Sekolah Dasar di desa-desa terpencil di penjuru negeri. Tak hanya mengajar para PM juga berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat. Kedua, menciptakan calon pemimpin yang memiliki pemahaman akar rumput dan kompetensi global. Dengan bekal pendidikan dan organisasi yang dimiliki oleh para PM ditambah interaksinya dengan masyarakat akar rumput selama satu tahun membuat PM memberikan pengalaman kepemimpinan nyata dan pemahaman empatik yang tinggi bagi yang melaluinya. Dimulai pada tahun 2010 kini Indonesia Mengajar telah memberangkatkan lebih dari 200 PM ke 17 kabupaten yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia.

Indonesia Menyala

Program Indonesia Menyala berawal dari hasil pengamatan sejumlah Pengajar Muda sejak mereka ditempatkan pada November 2010. Mereka melihat bahwa mayoritas anak didik mereka kekurangan bahan bacaan yang bermutu. Melihat kebutuhan tersebut dan kesadaran atas pentingnya buku untuk teman-teman di pelosok, maka program Indonesia Menyala diluncurkan pada 15 April 2011. Indonesia Menyala membentuk perpustakaan-perpustakaan yang bertempat di wilayah penempatan Pengajar Muda. Perpustakaan Indonesia Menyala terdiri dari dua bentuk yakni perpustakaan tetap dan perpustakaan berputar. Perpustakaan tetap yaitu perpustakaan yang berisikan buku yang hanya digunakan di satu sekolah penempatan. Sedangkan, perpustakaan berputar, berbentuk sebuah tas yang dibawa keliling oleh Pengajar Muda untuk dibaca oleh masyarakat sekitar. Indonesia Menyala menghilangkan sekat besar akses terhadap bacaan yang terbatas pada masyarakat masyarakat pedesaan di Indonesia, sehingga semakin meneguhkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diterima setiap masyarakat

Kelas Inspirasi

Kelas Inspirasi mengundang para profesional yang sukses karena pendidikan untuk turun tangan berbagi cerita dan pengalaman kerja selama satu hari pada hari yang disebut dengan Hari Inspirasi. Tujuan Kelas Inspirasi ada dua yaitu menjadi wahana bagi sekolah dan siswa untuk belajar dari para profesional, serta agar para profesional, khususnya kelas menengah secara lebih luas dapat belajar mengenai kenyataan dan fakta mengenai kondisi pendidikan kita. Dengan Kelas Inspirasi diharapkan terjalin relasi yang dapat terus menerus sekolah dan kelas menengah pelihara. Hal ini sebagai wujud jendela komunikasi antara profesional sebagai kelas menengah dan dunia pendidikan di SD negeri sebagai salah satu area yang perlu diadvokasi dan dikembangkan terus menerus. Sehingga dengan itu diharapkan mampu mendorong kalangan profesional untuk berperan aktif dalam pendidikan melalui kegiatan serupa

Kualitas Manusia Indonesia

Salah satu janji kemerdekaan adalah janji kesejahteraan. Menurut Anies Baswedan titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia. Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. Untuk mendorong hal tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan mendikte. Kepemimpinan yang bersifat patron-client tidak lagi cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah

Gerakan Anti Korupsi

Yang juga menjadi perhatian Anies Baswedan soal belum terlunasinya janji kesejahteraan adalah praktik korupsi di Indonesia. Ia beberapa kali bergabung menjadi aktivis anti korupsi atas undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tim 8 KPK

Pada 2010 Anies Baswedan tergabung dalam Tim Verifikasi Fakta dan Hukum atau dikenal dengan Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution untuk meneliti kasus dugaan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Nama kedua pemimpin Komisi ini ramai dikaitkan dalam perseteruan Kepolisian versus KPK – yang populer dengan sebutan “Cicak versus Buaya” – ketika itu.

Ketua Komite Etik KPK

Februari 2013 Anies Baswedan diminta oleh KPK untuk memimpin Komite Etik KPK – tim ad hoc bentukan pemimpin antirasuah itu. Tugas Komite ini adalah memeriksa ihwal bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi proyek Hambalang atas nama tersangka Anas Urbaningrum.

Pemahaman Akar Rumput dan Kompetensi Global

Salah satu janji kemerdekaan adalah janji berperan dalam tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya, sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia (beyond Indonesia). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu adalah lulusan Melbourne, AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional.[14] Menurutnya yang penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan pemahaman akan permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat. Istilah yang kerap ia kemukakan adalah grass roots understanding and world class competence (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia).

Check Our Partner : UHAMKA